Fajri Merce

Kumpulan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama' Indonesia tentang Akad-akad Bank Syariah  Fatwa No. 1: Giro ( download di sini ) Fatwa No. 2: Tabungan ( download di sini ) Fatwa No. 3: Deposito ( download di sini ) Fatwa No. 4: Murabahah ( download di sini ) Fatwa No. 5: Jual Beli Salam ( download di sini ) Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna' ( download di sini ) Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) ( download di sini ) Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah ( download di sini ) Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah ( download di sini ) Fatwa No. 10: Wakalah ( download di sini ) Fatwa No. 11: Kafalah ( download di sini ) Fatwa No. 12: Hawalah ( download di sini ) Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah ( download di sini ) Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS ( download di sini ) Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS ( download di sini ) Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah ( download di sini ) Fatwa No. 17: Sanksi atas N...

Sri Mulyani Indrawati  Sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer, Bank Dunia.   Sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer, Sri Mulyani Indrawati bertanggung jawab untuk mengoprasikan lembaga di semua wilayah . Dia juga mengawasi praktik baru global dan daerah solusi lintas sektoral yang menyatukan keahlian terbaik dari seluruh Kelompok Bank dan dari mitra untuk membantu mengatasi tantangan pembangunan yang paling kompleks . Selain itu, ia mengawasi fungsi wakil presidensi administrasi dan lainnya , termasuk Integrity Vice Presidency , Sanksi Dewan Sekretariat dan Kantor Evaluasi dan Suspension . Ibu Indrawati bergabung dengan Bank Dunia pada bulan Juni 2010. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri keuangan di Indonesia. selain itu, ia juga pernah menjadi Menteri Koordinator urusan ekonomi. Dia memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia sebelum menduduki posisinya sebagai Menteri Keuangan . dia juga pernah menjadi Direktur Ek...

Program penjaminan pemerintah ( blanket guarantee ) telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkredi...

Cara kerja sistem pengamanan keuangansering diistilahkan sebagai Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). JPSK merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last  resort), serta kebijakan penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian.  Dengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam kerangk...