Status Dan Kedudukan Bank Indonesia



Status Dan Kedudukan Bank Indonesia
 Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yait​u UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerint​​ah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Sebagai Badan Hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

sumber: http://www.bi.go.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Produk Giro dalam Bank Syariah

Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan pemindah bukuan.  Penghimpunan dana melalui peroduk giro secara umum terdapat di semua jenis bank. Baik itu bak syariah maupun bank konvensional. Namun dalam penerapannya, tidak semua produk giro yang diperbolehkan oleh syariat. Dalam bank syariah, ada dua jenis akad, yaitu akad mudharabah dan wadi’ah. Dalam prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana simpanan nasabah. Bank boleh mengelola uang simpanan dalam semua jenis usaha yang dihalalkan oleh agama. Adapun masalah bagi hasil, disepakati bersama yang kesaepakatannya tertuang dalam perjanjian awal. Sedang kan untuk akad wadi’ah, merupakan akad simpanan atau titipan yang imbalan terhadap nasabah tidak disyaratkan. Kecuali dalam bentuk athaya yang bersifat suka rela dari pihak bank. Download Fatwa DSN-MUI Tentang Giro Di S...
Read more

Makalah Konsep Kebebasan Dalam Islam

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Kebebasan memiliki arti yang luas tidak hanya satu saja yang memberikan pengertian dari kebebasan itu, akan tetapi dari berbagai sudut dan pandangan memiliki pengertian tersendiri, seperti dalam ekonomi islam kebebasan dipahami dari dua perspektif, yaitu: pertama perspektif teologi  dan kedua perspektif ushul fiqh / falsafah tasyri’.Dimana di dalam perspektif teologi ini kebebasan memiliki arti bahwamanusia memiliki kebebasan dalam memilih.Adanya pemberikan reward and punisment merupakan suatu indikasi bahwa manusia itu bebas melakukan pilihan-pilihan. Semua keputusannya dalam melakukan pilihan-pilihan tersebut akan ditunjukkan kepadanya pada hari kiamat nanti untuk dipertanggung jawabakan di mahkamah (pengadilan) ilahi. Dan yang kedua menurut perspektifushul fiqh Kebebasan berarti bahwa dalam muamalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang mel...
Read more