Koordinasi Pengendalian Inflasi

Koordinasi Pengendalian Inflasi

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).
Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.
 
Gambar I. Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Pemerintah Dalam Pengendalian Inflasi
Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri.
 
Gambar II. Keterkaitan Antara TPI, Pokjanas TPID dan TPID

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Produk Giro dalam Bank Syariah

Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan pemindah bukuan.  Penghimpunan dana melalui peroduk giro secara umum terdapat di semua jenis bank. Baik itu bak syariah maupun bank konvensional. Namun dalam penerapannya, tidak semua produk giro yang diperbolehkan oleh syariat. Dalam bank syariah, ada dua jenis akad, yaitu akad mudharabah dan wadi’ah. Dalam prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana simpanan nasabah. Bank boleh mengelola uang simpanan dalam semua jenis usaha yang dihalalkan oleh agama. Adapun masalah bagi hasil, disepakati bersama yang kesaepakatannya tertuang dalam perjanjian awal. Sedang kan untuk akad wadi’ah, merupakan akad simpanan atau titipan yang imbalan terhadap nasabah tidak disyaratkan. Kecuali dalam bentuk athaya yang bersifat suka rela dari pihak bank. Download Fatwa DSN-MUI Tentang Giro Di S...
Read more

Makalah Konsep Kebebasan Dalam Islam

BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Kebebasan memiliki arti yang luas tidak hanya satu saja yang memberikan pengertian dari kebebasan itu, akan tetapi dari berbagai sudut dan pandangan memiliki pengertian tersendiri, seperti dalam ekonomi islam kebebasan dipahami dari dua perspektif, yaitu: pertama perspektif teologi  dan kedua perspektif ushul fiqh / falsafah tasyri’.Dimana di dalam perspektif teologi ini kebebasan memiliki arti bahwamanusia memiliki kebebasan dalam memilih.Adanya pemberikan reward and punisment merupakan suatu indikasi bahwa manusia itu bebas melakukan pilihan-pilihan. Semua keputusannya dalam melakukan pilihan-pilihan tersebut akan ditunjukkan kepadanya pada hari kiamat nanti untuk dipertanggung jawabakan di mahkamah (pengadilan) ilahi. Dan yang kedua menurut perspektifushul fiqh Kebebasan berarti bahwa dalam muamalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang mel...
Read more